By | November 20, 2020

Carut marut sistem pengamanan yang dilakukan Polri terkait dengan penegakan protokol kesehatan belakangan ini , menjadi sorotan masyarakat dan awak media. Pasalnya polri sebagai penegak protokol kesehatan dinilai tebang pilih dalam membubarkan kerumanan masa. Salah satu kasus yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah kerumunan massa penjemputan imam besar habid riszeq di babdara soeta, kerumunan masa di pertamburan dan kerumunan masa di Bogor yang berdampak pada pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat oleh Kapolri.
Menurut pakar kebijakan publik Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama) Prof Paiman Raharjo saat dihubungi awak media mengatakan bahwa dalam penegakan protokol kesehatan Polri harus tegas dan berani menbubarkan kerumunan masa. Harusnya polri bisa mengantisipasi dan melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghadang masa agar tidak terjadi pemusatan titik kumpul masa seperti saat di bandara siekarbo hatta, pertamburan dan bogor. Polisi tidak boleh takut dengan kelompok yang meniliki kekuatan masa jika kelompok tersebut melanggar aturan, harus berani menindak tegas. Apalagi sutuasi pandemik covid seperti saat ini, keselamatan masyarakat harus diutamakan.
Lebih lanjut saat di singgung siapa calon kapolri yang tepat pengganti Jenderal Idham Azis, paiman raharjo berpendapat bahwa kapolri je depan harus sosok yg kuat, memiliki integritas , komitmen dan bisa diterima oleh semua golongan. Sisok tersebut adalah Komjen Boy Rafli Amar yang telah memiliki rekam jejak pengalaman yang luas seperti pernah kapolda Banten Kadib Humas Polru, Kapolda Papua, Wakil Kalemdik polri dan saat ini kepala BNPT. Tipe beliau orangnya sabar, santun, tegas dan diterima di kalangan internal polri maupu lingkungan eksternal, tegas paiman menutup pembicaraannya.